DISKUSI KECIL - Dari kiri, Ketua ISWA Kaltim Azharin, Ketua APHI Kaltim I Wayan Sujana, dan Ketua Apkindo Kaltim Taufan Tirkaamiana. Mereka terlibat dalam diskusi kecil di kantor MPI Kaltim, Samarinda, Rabu (29/6/2016).
Samarinda, Minitor Kaltim.co- Para pengusaha tidak terlalu berharap muluk bahwa industri perkayuan dan kehutanan di Kalimantan Timur akan bisa kembali berjaya seperti dulu, era tahun 1980-2000. Bagi mereka, untuk saat ini, bisa beroperasi kembali, bangkit dari keterpurukan, lalu berkembang positip, itu saja sudah bagus.
Diperlukan prasyarat yang cukup untuk bisa menggairahkan kembali investor dan mengembalikan kejayaan industri kayu.
Antara lain adanya harga pasar yang menarik, yang tidak sepenuhnya dikendalikan pembeli. Kenyataannya harga di pasar internasional terus menekan mereka. Adanya ketersediaan bahan baku yang cukup, serta hadirnya pemerintah melalui regulasi yang mendukung.
Kondisi saat ini diperberat oleh sikap kepala daerah yang bertahun-tahun ini mereka anggap tidak peduli lagi kepada mereka. Mau bangkit lagi atau tidak terserah. Nyaris tidak ada upaya maupun insentif yang diberikan pemda kepada industri kayu dan kehutanan, yang pernah menjadi penopang utama struktur ekonomi Kaltim.
Demikian benang merah pendapat tiga ketua asosiasi pengusaha perkayuan dan kehutanan di Kaltim, saat diwawancarai TribunKaltim.co, Rabu (29/6/2016).
Ketiganya adalah Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim M Taufan Tirkaamiana, Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan indonesia (ISWA) Kaltim Azharin, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim I Wayan Sujana.
"Dari semua prasyarat itu, pemerintah sesungguhnya punya peran paling besar dalam pengaturan di bagian hulu hingga hilirnya. Sayangnya, justru regulasi-regulasi yang dikeluarkan, yang kelihatannya sempurna, kebanyakan sulit diterapkan di lapangan. Tidak jalan," kata I Wayan Sujana.
"Bukannya kami pesimistis. Kami hanya mencoba realistis. Banyak kendala yang kami hadapi untuk bangkit dan mengembalikan ke zaman keemasan. Semuanya saling terkait," kata Taufan.
"Sayangnya pemda pun sudah tak pedulikan kami lagi. Seakan-akan mau bangkit lagi atau enggak urus. Mereka lebih tertarik mengurus sawit, setelah batubara tidak lagi menghasilkan," tambahnya.
Pada akhirnya, tambah Azharin, setiap instansi di lapangan jalan dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Seperti polisi, sudah tahu ada sistem informasi perizinan usaha hasil hutan (SIPUHH) online dalam pengurusan dan penerbitan berbagai dokumen kayu, tetapi masih berpaku pada Inpres No 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan illegal logging.
"Ujung-ujungnya high cost lagi bagi kami," kata I Wayan.
Padahal, harga di pasaran tidak pernah membaik. Harga jual kayu gelondongan (log) dalam negeri, dari 10-15 tahun lalu hingga sekarang masih berkisar US$100. Sedangkan biaya produksi terus naik, Rp 1,3 juta/m3. Margin keuntungan pengusaha makin tipis.
Lain persoalannya, kata Wayan, jika pemerintah membuka kembali kran ekspor log. Harga log di pasar luar bisa mencapai US$500/m3. Pengusaha harus sangat ketat berefisiensi.
Jumlah perusahaan IUPHHK (HPH) telah susut menjadi sekitar 60, dan 23 perusahaan HTI dengan kapasitas produksi 1,5 juta - 2 juta/tahun. Bahkan, perusahaan HTI seperti Inhutani, harus merugi Rp 50.000-70.000/m3 setiap kali panen akibat tekanan harga.
Tetapi, keinginan membuka kembali kran ekspor log ini tidak diamini Apkindo dan ISWA. Ekspor log dianggap akan mengancam ketersediaan bahan baku bagi industri plywood maupun moulding. Tanpa izin ekspor saja, acapkali industri plywood, yang tinggal berjumlah 7 di Kaltim dan 2 di Kaltara, kesulitan bahan baku.
Baik Taufan, Azharin maupun Wayan sepakat bahwa persoalan terletak pada tiga hal tadi. Jadi, perlu kemauan kuat seluruh stakeholders untuk mengatasinya.
"Atase perdagangan di KBRI sebenarnya perlu berperan lebih besar. Kita kan tidak pernah tahu kenapa harga plywood hanya di kisaran 400 dolar dan moulding 1.200 dolar. Boleh jadi kemudian dijual lagi hingga 1.800 dolar."
"Dulu saat dipegang Bob Hasan (Ketua Umum Apkindo), kita yang mengendalikan harga. Bukan pembeli. Mestinya, Apkindo (Pusat) juga dapat berperan macam itu," kata Azharin
Taufan tidak menafikan adanya satu-dua pabrik plywood yang mampu bangkit dan mempekerrjakan kembali ribuan karyawannya. Tetapi, itu bukan gambaran keseluruhan. Bukan pula cerminan telah membaiknya bisnis perkayuan di Kaltim. Sebab pada saat yang sama perusahaan lain masih kedodoran, bahkan harus mengurangi lagi jumlah karyawannya.
Pabrik plywood PT SLJ Global (sebelumnya bernama SLJ/Sumalindo Lestari Jaya) di Loa Janan, Samarinda, adalah satu contoh. Sempat tutup dan merumahkan karyawannya, setahun kemudian, tahun 2013, berhasil beroperasi kembali.
Uun Roudhotul Jannah, direksi SLJ Global saat dikonfirmasi membenarkan, perusahaannya sudah beroperasi kembali dan mempekerjakan sekitar 2.500 karyawan. Pabriknya berproduksi hingga 12.000 m3 per bulan, dengan tujuan ekspor di Eropa dan Timur Tengah. Memang belakangan ini turun menjadi 6.000 m3 akibat permintaan turun.
"Ini lebih karena faktor alam. Negara-negara Eropa hingga Desember mengurangi penggunaan kayu lapis karena konsentrasi hadapi musim dingin," kata Uun.
Keadaan yang sama juga dialami Intracawood di Tarakan. Produksinya berkisar di angka 6000-an m3/bulan. Balikpapan Forest Industries (BFI) masih sekitar 8.000-12.000 m3/bulan. Kendati sudah beroperasi lagi, Uun berharap adanya kepedulian yang nyata dari pemerintah agar mereka bisa bertahan dan kembali jaya. Selain dengan memperbaiki regulasi yang lebih menarik bagi investasi bidang kayu dan kehutanan, juga bagaimana agar harga pasar tidak lagi dikendalikan oleh negara-negara pembeli.
Samarinda, Minitor Kaltim.co- Para pengusaha tidak terlalu berharap muluk bahwa industri perkayuan dan kehutanan di Kalimantan Timur akan bisa kembali berjaya seperti dulu, era tahun 1980-2000. Bagi mereka, untuk saat ini, bisa beroperasi kembali, bangkit dari keterpurukan, lalu berkembang positip, itu saja sudah bagus.
Diperlukan prasyarat yang cukup untuk bisa menggairahkan kembali investor dan mengembalikan kejayaan industri kayu.
Antara lain adanya harga pasar yang menarik, yang tidak sepenuhnya dikendalikan pembeli. Kenyataannya harga di pasar internasional terus menekan mereka. Adanya ketersediaan bahan baku yang cukup, serta hadirnya pemerintah melalui regulasi yang mendukung.
Kondisi saat ini diperberat oleh sikap kepala daerah yang bertahun-tahun ini mereka anggap tidak peduli lagi kepada mereka. Mau bangkit lagi atau tidak terserah. Nyaris tidak ada upaya maupun insentif yang diberikan pemda kepada industri kayu dan kehutanan, yang pernah menjadi penopang utama struktur ekonomi Kaltim.
Demikian benang merah pendapat tiga ketua asosiasi pengusaha perkayuan dan kehutanan di Kaltim, saat diwawancarai TribunKaltim.co, Rabu (29/6/2016).
Ketiganya adalah Ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) Kaltim M Taufan Tirkaamiana, Ketua Asosiasi Pengusaha Kayu Gergajian dan Kayu Olahan indonesia (ISWA) Kaltim Azharin, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Kaltim I Wayan Sujana.
"Dari semua prasyarat itu, pemerintah sesungguhnya punya peran paling besar dalam pengaturan di bagian hulu hingga hilirnya. Sayangnya, justru regulasi-regulasi yang dikeluarkan, yang kelihatannya sempurna, kebanyakan sulit diterapkan di lapangan. Tidak jalan," kata I Wayan Sujana.
"Bukannya kami pesimistis. Kami hanya mencoba realistis. Banyak kendala yang kami hadapi untuk bangkit dan mengembalikan ke zaman keemasan. Semuanya saling terkait," kata Taufan.
"Sayangnya pemda pun sudah tak pedulikan kami lagi. Seakan-akan mau bangkit lagi atau enggak urus. Mereka lebih tertarik mengurus sawit, setelah batubara tidak lagi menghasilkan," tambahnya.
Pada akhirnya, tambah Azharin, setiap instansi di lapangan jalan dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Seperti polisi, sudah tahu ada sistem informasi perizinan usaha hasil hutan (SIPUHH) online dalam pengurusan dan penerbitan berbagai dokumen kayu, tetapi masih berpaku pada Inpres No 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan illegal logging.
"Ujung-ujungnya high cost lagi bagi kami," kata I Wayan.
Padahal, harga di pasaran tidak pernah membaik. Harga jual kayu gelondongan (log) dalam negeri, dari 10-15 tahun lalu hingga sekarang masih berkisar US$100. Sedangkan biaya produksi terus naik, Rp 1,3 juta/m3. Margin keuntungan pengusaha makin tipis.
Lain persoalannya, kata Wayan, jika pemerintah membuka kembali kran ekspor log. Harga log di pasar luar bisa mencapai US$500/m3. Pengusaha harus sangat ketat berefisiensi.
Jumlah perusahaan IUPHHK (HPH) telah susut menjadi sekitar 60, dan 23 perusahaan HTI dengan kapasitas produksi 1,5 juta - 2 juta/tahun. Bahkan, perusahaan HTI seperti Inhutani, harus merugi Rp 50.000-70.000/m3 setiap kali panen akibat tekanan harga.
Tetapi, keinginan membuka kembali kran ekspor log ini tidak diamini Apkindo dan ISWA. Ekspor log dianggap akan mengancam ketersediaan bahan baku bagi industri plywood maupun moulding. Tanpa izin ekspor saja, acapkali industri plywood, yang tinggal berjumlah 7 di Kaltim dan 2 di Kaltara, kesulitan bahan baku.
Baik Taufan, Azharin maupun Wayan sepakat bahwa persoalan terletak pada tiga hal tadi. Jadi, perlu kemauan kuat seluruh stakeholders untuk mengatasinya.
"Atase perdagangan di KBRI sebenarnya perlu berperan lebih besar. Kita kan tidak pernah tahu kenapa harga plywood hanya di kisaran 400 dolar dan moulding 1.200 dolar. Boleh jadi kemudian dijual lagi hingga 1.800 dolar."
"Dulu saat dipegang Bob Hasan (Ketua Umum Apkindo), kita yang mengendalikan harga. Bukan pembeli. Mestinya, Apkindo (Pusat) juga dapat berperan macam itu," kata Azharin
Taufan tidak menafikan adanya satu-dua pabrik plywood yang mampu bangkit dan mempekerrjakan kembali ribuan karyawannya. Tetapi, itu bukan gambaran keseluruhan. Bukan pula cerminan telah membaiknya bisnis perkayuan di Kaltim. Sebab pada saat yang sama perusahaan lain masih kedodoran, bahkan harus mengurangi lagi jumlah karyawannya.
Pabrik plywood PT SLJ Global (sebelumnya bernama SLJ/Sumalindo Lestari Jaya) di Loa Janan, Samarinda, adalah satu contoh. Sempat tutup dan merumahkan karyawannya, setahun kemudian, tahun 2013, berhasil beroperasi kembali.
Uun Roudhotul Jannah, direksi SLJ Global saat dikonfirmasi membenarkan, perusahaannya sudah beroperasi kembali dan mempekerjakan sekitar 2.500 karyawan. Pabriknya berproduksi hingga 12.000 m3 per bulan, dengan tujuan ekspor di Eropa dan Timur Tengah. Memang belakangan ini turun menjadi 6.000 m3 akibat permintaan turun.
"Ini lebih karena faktor alam. Negara-negara Eropa hingga Desember mengurangi penggunaan kayu lapis karena konsentrasi hadapi musim dingin," kata Uun.
Keadaan yang sama juga dialami Intracawood di Tarakan. Produksinya berkisar di angka 6000-an m3/bulan. Balikpapan Forest Industries (BFI) masih sekitar 8.000-12.000 m3/bulan. Kendati sudah beroperasi lagi, Uun berharap adanya kepedulian yang nyata dari pemerintah agar mereka bisa bertahan dan kembali jaya. Selain dengan memperbaiki regulasi yang lebih menarik bagi investasi bidang kayu dan kehutanan, juga bagaimana agar harga pasar tidak lagi dikendalikan oleh negara-negara pembeli.
0 comments:
Post a Comment