Rizal Effendi Buka Lokakarya Implikasi Perubahan Struktur Penduduk Terhadap Jaminan Sosial

BALIKPAPAN, MOB – Walikota Balikpapan H. Rizal Effendi,SE, membuka Lokakarya Implikasi Perubahan Struktur Penduduk Terhadap Jaminan Sosial, yang digelar oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.Diikuti dari Regional Kalimantan dan Raja Ampat, Selasa, (12/2/2019) bertempat di Swiss Belhotel Balikpapan

Dalam sambutannya Walikota Balikpapan, mengatakan bahwa agar masyarakat Balikpapan mengikuti BPJS ketenagakerjaan.Dan juga berharap kepada perusahaan mengikutkan karyawannya dalam program BPJS.

“Untuk diBalikpapan diharapkan patuh ikut BPJS tenaga kerja karena kalau tidak ikut itu sudah melanggar undang undang. Bila ada yang tidak mampu bisa dibantu dengan CSR, dan kami yakin Balikpapan 100 persen ikut BPJS,” kata Rizal pada saat membuka acara

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2015 – 2045. yang menggunakan Survei Penduduk Antar Sensus ( Supas ) 2015 . Indonesia akan mengalami perubahan struktur penduduk. Semua ini akan mendorong Indonesia memasuki era “bonus demografi ” dengan tumbuhnya penduduk usia produtif.

“Progran perlindungan sosial bagi seluruh penduduk diwujudkan dalam bentuk skema bantuan sosial dan jaminan sosial. Sebagaimana diketahui , program jaminan sosial terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasionsl ( JKN ) bagi seluruh penduduk serta Jaminan Kecelakaan Kerja ( JKK ) , Jaminan Hari Tua ( JHT ) Jaminan Pensiun ( JP ) dan Jaminan Kematian (JK )bagi seluruh pekerja,”cetusnya

Hingga tahun 2018 telah tercakup 207,8 juta anggota JKN .Sedangkan untuk jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat 33,1 juta, Pekerja Penerima Upah ( PPU ) dan 2.0 juta , Pekerja Bukan Penerima Upah ( PBPU ) yang tersebar di berbagai program yang diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan.

“Saat ini masih banyak dihadapkan berbagai tantangan . Ketepatan sasaran dari program perlindungan di Indonesia masih perlu diperbaiki.

Oleh karena itu dibutuhkan upaya pemahaman dan dukungan semua pihak dan pemerintah daerah untuk menyukseskan pencapaian target program JKN dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan baik kualitas maupun kuantitas termasuk perluasan kepesertaan,”tegasnya

Seperti yang disampaikan Maliki Direktur Kependudukan dan Perlindungan Sosial, menyebutkan kepada Infosatu.co, bahwa penduduk Indonesia yang berjumlah 33 juta ini harus dilindungi dengan memberi perlindungan . Harus didorong kepesertaan untuk bisa terdaftar di BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan agar nanti dihari tua ada jaminan kesehatan dan pensiun.

“Semoga 100 % semua ikut BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, tentu hal ini harus adanya kerjasama dengan pemerintah setempat untuk dapat mendaftarkan tenga kerjanya. Selain itu ada sinkronisasi antara data tenaga kerja maupun yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan.

Karena bila tidak di ikutsertakan tenaga kerjanya maka itu melanggar undang undang, ” katanya.

Pada pertemuan kali ini, Bappenas yang diwaliki oleh Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial Maliki mengajak seluruh pemerintah daerah untuk mendukung program jaminan sosial, tak terkecuali program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

“Lokakarya hari ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pemahaman pemerintah daerah terkait jaminan sosial dengan menimbang potensi pemerintah daerah dalam hal penrencanaan dan mendukung sistem jaminan sosial. Tentunya dukungan dari pemerintah daerah dapat dilakukan dengan kebijakan antara lain pengingkatan cakupan sosialisasi, advokasi, edukasi dan penguatan komitmen fiskal serta penerbitan regulasi dan integrasi Jamkesda dengan JKN,” ucap Maliki.

Hal yang sama diutarakan oleh Ahmad Ansyori, salah satu anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peranan penting dalam mewujudkan jaminan sosial yang berkualitas ”pemerintah daerah sangat mempunyai peranan yang besar sekali terhadap keberhasilan program jaminan sosial di daerahnya masing-masing. Namun cakupan kepesertaan bukan hal yang menjadi acuan dalam menilai keberhasilan program jaminan sosial, tapi perlu adanya jaminan pelayanan yang didapatkan oleh pesertanya. Maka dari itu ini adalah tugas kita bersama untuk meningkatkan kualitas program jaminan sosial” ucapnya.

Di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), cakupan kepesertaan program JKN-KIS telah mencapai 92.57% dari total jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur yang mana terdiri dari 30.1% peserta dari segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN/D dan 62,5% dari segmen Non-PBI.

“Salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, mengalami penurunan angka kepesertaan yang diakibatkan penurunan fiskal atau keuangan sehingga pemerintah daerah tidak dapat menjamin warganya kedalam Program JKN-KIS pada tahun berikutnya. Ini yang disebutkan oleh narasumber sebelumnya bahwa jangan sampai kita tidak mempertimbangkan kesinambungan program tersebut, tapi penjaminan di kabupaten tersebut kembali pulih setelah ada koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan yang lainnya,” ujar Benjamin, Deputi Direksi Wilayah Kaltimtengseltara.

Pertemuan ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil dalam mendukung program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan.. (wan)